Pekerja menyelesaikan proyek Jalan
layang Ciledug-Tendean di Jakarta, (28/1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil dan pemerintah menargetkan realisasi
pembangunan 225 proyek infrastruktur.
Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IDB) siap
menggulirkan pinjaman lebih dari US$ 5 miliar atau setara Rp 66,5 triliun
kepada Indonesia periode 2016-2020. Dengan utang dari lembaga keuangan
multilateral itu, pemerintah Indonesia dapat mempercepat pembangunan proyek
infrastruktur.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, sebagai salah satu pendiri sekaligus anggota IDB, Indonesia berharap besar kepada Lembaga Keuangan tersebut untuk lebih berperan memberikan pembiayaan di sektor infrastruktur dan sektor lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
"Komitmen pembiayaan dari IDB untuk Indonesia nilainya lebih dari US$ 5 miliar. Itu untuk jangka waktu lima tahun," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di sela-sela Sidang Tahunan IDB, Jakarta Convention Center, Selasa (17/5/2016).
Bambang mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan menandatangani perjanjian kerjasama Member Country Partnership Strategy (MCPS) dengan IDB. Penandatanganan tersebut rencananya berlangsung malam ini saat pembukaan Sidang Tahunan IDB ke-41. Melalui MCPS ini, IDB akan mendukung Indonesia khususnya terkait pembangunan infrastruktur fisik dan program sosial kemasyarakatan.
"MCPS merupakan kerjasama IDB dengan pemerintah Indonesia untuk
pembangunan infrastruktur dan pendidikan tinggi. Inilah fokus Indonesia yang
sudah disepakati IDB selaku pemberi pinjaman," kata Bambang. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, sebagai salah satu pendiri sekaligus anggota IDB, Indonesia berharap besar kepada Lembaga Keuangan tersebut untuk lebih berperan memberikan pembiayaan di sektor infrastruktur dan sektor lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
"Komitmen pembiayaan dari IDB untuk Indonesia nilainya lebih dari US$ 5 miliar. Itu untuk jangka waktu lima tahun," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di sela-sela Sidang Tahunan IDB, Jakarta Convention Center, Selasa (17/5/2016).
Bambang mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan menandatangani perjanjian kerjasama Member Country Partnership Strategy (MCPS) dengan IDB. Penandatanganan tersebut rencananya berlangsung malam ini saat pembukaan Sidang Tahunan IDB ke-41. Melalui MCPS ini, IDB akan mendukung Indonesia khususnya terkait pembangunan infrastruktur fisik dan program sosial kemasyarakatan.
Adapun tiga program utama yang masuk dalam MCPS Indonesia-IDB. Pertama, penataan area kumuh dengan pendanaan senilai US$ 364,4 juta. Kedua, pengembangan Universitas Islam dengan nilai US$ 176,5 juta. Dan ketiga, perluasan dan pengembangan jaringan listrik dengan dana sebesar US$ 330 juta.
"Tentunya masih ada proyek lain yang bisa mendapatkan pendanaan. Dengan sendirinya sektor prioritas akan mendapat alokasi dana lebih besar," Menkeu menjelaskan.
Dengan pinjaman mencapai puluhan triliun rupiah dari IDB, dia menilai, Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Salah satunya, mengantongi sumber pembiayaan yang relatif murah karena pinjaman berasal dari lembaga keuangan multilateral, bukan dari pasar seperti menerbitkan sukuk atau obligasi syariah. Dengan begitu, biaya dana (cost of fund) semakin kompetitif.
"IDB juga aktif melakukan pembiayaan bersama co financing dengan lembaga lain, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lainnya. Semakin bagus jaringan dari lembaga-lembaga tersebut, akan semakin menguntungkan bagi negara anggota, termasuk buat Indonesia," papar Bambang. (Fik/Nrm)
Tanggapan : Menurut
saya, walaupun RI harus utang sebesar 66,5 triliun rupiah pada IDB tetapi akan ada
hasilnya seperti penataan area kumuh, pengembangan Universitas Islam, serta perluasan
dan pengembangan jaringan listrik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar